SURAT EDARAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA ASN

Pendataan Karis, Karsu dan Kartu Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020

Kartu isteri (Karis), Kartu Suami (Karsu) dan Kartu Pegawai (Karpeg) merupakan salah satu Id yang wajib dimiliki setiap PNS/ASN karena berhubungan langsung terhadap proses Dana Pensiun yang bersangkutan di Kantor Taspen

hal inilah yang mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui salah satu sub bidang Fasilitasi Profesi ASN untuk mendata ulang PNS/ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang sudah /belum memiliki Kartu tersebut dalam rangka mengoptimalkan pelayanan di bidang urusan administrasi kepegawaian.

Adapaun kegiatan ini menyasar 9 (sembilan ) kecamatan meliputi : Loa Kulu, Sebulu, Muara Kaman, Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Tenggarong Seberang, Kenohan dan Kembang Janggut dimana kegiatan ini merupakan kegiatan tahap pertama dilaksanakan dan dimulai sejak tanggal 8 September 2020 dan berlanjut hingga 24 Septtember 2020

Kegiatan Pendataan di Kecamatan Loa Kulu

Kegiatan ini bersifat substantif dimana bagi PNS/ASN yang belum memiliki kartu tersebut dapat melengkapai berkas untuk diproses lebih lanjut oleh Pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabuapten Kutai Kartanegara.

Kegiatan Rekonsiliasi Data ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020

Kegiatan rekon data ASN dimulai oleh sdr.Ronny Fatinasahrani S.Sos selaku Pelaksana Tugas Kasubid Data dan Informasi bertempat di Kecamatan Kota Bangun pada tanggal 27 Agustus 2020.

Plt. Kasubid Data dan Informasi sedang mengevaluasi data PNS

Adapun yang menjadi target pendataan dimulai dari Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja kemudian dilanjutkan ke UPT Layanan Kesehatan Puskesmas Kota Bangun, Rimba Ayu, Kantor Camat Kota Bangun dan berakhir di UPT Layanan Pendidikan Kota Bangun.

Kegiatan rekon ini bersifat untuk mengaktualisasi dari Data Badan Kepegawaian Nasional ( BKN ) dengan data yang Simpeg Kabupaten Kutai Kartanegara dengan data riil dilapangan. dari hal tersebut banyak terdapat kesalahan data yang harus diperbaiki dilapangan dalam rangka mengoptimalkan pelayanan di bidang urusan kepegawaian.

KEGIATAN REKON DATA ASN

KEGIATAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEGIATAN BIDANG PENGADAAN DI UPT BKN BALIKPAPAN

KEGIATAN SELEKSI KOMPENTENSI BIDANG (SKB) DI BALIKPAPAN UNTUK CPNS FORMASI TAHUN 2019 BERTEMPAT DI GEDUNG UPT BKN BALIKPAPAN

JALUR MASUK PESERTA TEST DIPERIKSA DENGAN MENGGUNKAN PROTOKOL KESEHATAN YANG KETAT UNTUK MENGHINDARI VIRUS COVID 19
TIM PANITIA DARI BKPSDM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PESERTA TEST CPNS TAHAP II MENUNGGU WAKTU PELAKSANAAN
RUANG TEST SKB CPNS TAHUN 2019

KEGIATAN SOSIALISASI PENGGUNAAN APLIKASI INFORMASI PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengadakan SOSIALISASI PENGGUNAAN APLIKASI INFORMASI PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 dimana hal tersebut untuk menunjang Bidang Pengembangan Kompentensi Aparatur dalam bentuk Diklat Pegawai Negeri Sipil

Pengggunaan Aplikasi ini bertujuan untuk melakukan pendataan calon peserta, pemanggilan peserta dan pelaksanaan pelatihan secara daring menggunakan aplikasi e-learning

Lebih lanjut Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber daya Manusia menekan beberapa hal terutama :

  1. AGAR PARA PESERTA SOSIALISASI BISA MEMAHAMI MATERI YANG DISAMPAIKAN OLEH NARA SUMBER SECARA CERMAT DAN SEGERA MENYESUAIKAN DENGAN PERUBAHAN DAN DINAMIKA TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PELATIHAN YANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.
  2. DENGAN ADANYA SOSIALISASI INI MERUPAKAN UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK MEMBERIKAN PEMAHAMAN KEPADA PENGGUNA APLIKASI DALAM PENERAPAN APLIKASI YANG DIKEMBANGKAN OLEH BKPSDM DAN DISKOMINFO SEHINGGA PARA PENGGUNA/USER DAPAT MENGGUNAKAN APLIKASI PADA PROSES PELATIHAN SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

hal ini disampaikan oleh Kepala Badan melalui Sekretaris Badan Bapak H. Rakhmadi S.Sos dan sekaligus membuka dengan resmi kegiatan pelatihan ini.

KEPUTUSAN PRESIDEN RI TENTANG CUTI BERSAMA TAHUN 2020

DAFTAR PELAYANAN FASILITASI PROFESI ABDI SIPIL NEGARA

SYARAT PELAYANAN KARIS/KARSU, KARPEG DAN TASPEN
LAYANAN USUL KARIS/KARSU
1. SURAT PENGANTAR DARI DINAS/BADAN/KANTORBLANGKO
2. LAPORAN PERKAWINAN PERTAMA
3. SK CPNS ( SK 80 % )
4. SK PNS ( SK 100% )
5. SK PANGKAT TERAKHIR
6. SURAT NIKAH DILEGALISIR FOTOCOPY KARTU PEGAWAI
7. PAS FHOTO UKURAN 3 X 4 SEBANYAK 3 LEMBAR
8. SURAT KETERANGAN KEPOLISIAN JIKA HILANG
9. FOTOCOPY AKTA CERAI JIKA STATUS JANDA/DUDA
MASING-MASING BERKAS SEBANYAK 2 LEMBAR
LAYANAN USUL KARPEG
1. SURAT PENGANTAR DARI DINAS/BADAN/KANTOR
2. PAS FHOTO UKURAN 3 X 4 SEBANYAK 3 LEMBAR
3. SK CPNS ( SK 80 % )
4. SK PNS ( SK 100% )
5. FOTOCOPY SERTIFIKAT LPJ
6. FOTOCOPY SPMT AWAL
7. SURAT KETERANGAN KEPOLISIAN JIKA KARPEG HILANG
MASING-MASING BERKAS SEBANYAK 2 LEMBAR
LAYANAN USUL TASPEN
1. SURAT PENGANTAR DARI DINAS/BADAN/KANTOR
2. MENGISI BLANGKO TASPEN
3. SK CPNS ( SK 80 % )
4. SK PNS ( SK 100% )
5. FOTOCOPY SPMT AWAL
6. FOTOCOPY SLIP GAJI
7. SURAT KETERANGAN KEPOLISIAN JIKA KARTU TASPEN HILANG
MASING-MASING BERKAS SEBANYAK 2 LEMBAR
SYARAT PELAYANAN CUTI PNS
LAYANAN CUTI TAHUNAN
1. SURAT PENGANTAR DARI DINAS/BADAN/KANTOR
2. SURAT PERNYATAAN BERMATERAI
3. FOTOCOPY SK PANGKAT TERAKHIR
4. BLANGKO CUTI YANG TELAH DISETUJUI ATASAN LANSUNG
DIAJUKAN KE BKPSDM PALING LAMBAT  10 (SEPULUH) HARI KERJA
SEBELUM CUTI TAHUNAN DIJALANKAN  
LAYANAN CUTI BESAR
1. SURAT PENGANTAR DARI DINAS/BADAN/KANTORBPIH
(APABILA YANG BERSANGKUTAN MENUNAIKAN IBADAH HAJI)
2. FOTOCOPY SK PANGKAT TERAKHIR
3. PERMOHONAN CUTI YANG TELAH DISETUJUI ATASAN
PERMOHONAN DIAJUKAN KE BKPSDM PALING LAMBAT  14 (EMPAT
BELAS) HARI KERJA SEBELUM CUTI DIJALANKAN
LAYANAN CUTI SAKIT
1. SURAT PENGANTAR DARI DINAS/BADAN/KANTOR
2. SURAT KETERANGAN DARI DOKTER PEMERINTAH
3. FOTOCOPY SK PANGKAT TERAKHIR
4. PERMOHONAN CUTI YANG TELAH DISETUJUI ATASAN
CUTI SAKIT YANG KURANG DARI 14 HARI DIKELOLA OLEH PERANGKATDAERAH MASING-MASING (ESSELON II)
LAYANAN CUTI BERSALIN
1. SURAT PENGANTAR DARI DINAS/BADAN/KANTOR
2. SURAT KETERANGAN DARI DOKTER/BIDAN TENTANG PREDIKSI
MELAHIRKAN
3. FOTOCOPY SK PANGKAT TERAKHIR
4. FOTOCOPY KARTU KELUARGA
5. PERMOHONAN CUTI YANG TELAH DISETUJUI ATASAN
PERMOHONAN DIAJUKAN KE BKPSDM PALING LAMBAT  14 (EMPAT
BELAS) HARI KERJA SEBELUM SEBELUM PELAKSANAAN CUTI
CUTI BERSALIN YANG DILAYANI OLEH BKPSDM KHUSUS DILINGKUP
KECAMATAN
LAYANAN CUTI ALASAN PENTING
1. SURAT PENGANTAR DARI DINAS/BADAN/KANTOR
2. FOTOCOPY SK PANGKAT TERAKHIR
3. PERMOHONAN CUTI YANG TELAH DISETUJUI ATASAN BESERTA
ALASAN – ALASAN YANG DIAJUKAN OLEH PNS YANG BERSANGKUTAN PERMOHONAN DIAJUKAN KE BKPSDM PALING LAMBAT  14 (EMPAT
BELAS) HARI KERJA SEBELUM SEBELUM PELAKSANAAN CUTI
CUTI BERSALIN YANG DILAYANI OLEH BKPSDM KHUSUS DILINGKUP
KECAMATAN

Pengumuman Peserta Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Dan Dapat Mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/D6901/III/20.01 Tanggal 18 Maret 2020 tentang Penyampaian Hasil SKD CPNS Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2019, dengan ini diberitahukan hal – hal sebagai berikut:

1.Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini.

2.Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah:

A.  “P/L” : Memenuhi nilai ambang batas menurut PermenpanRB No 24 Tahun 2019 dan Berhak Mengikuti SKB.

B.  “P” : Memenuhi nilai ambang batas menurut PermenpanRB No 24 Tahun 2019.

C.  “TL” : Tidak memenuhi nilai ambang batas menurut PermenpanRB No 24 Tahun 2019.

D. “TH” : Tidak Hadir

3.Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Formasi Tahun 2019 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

4.Peserta diwajibkan selalu mengikuti perkembangan informasi Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 melalui lama https://sscn.bkn.go.id ataupun atau melalui whatsapp (WA) Nomor +62 856-5455-5733 (selama jam kerja). segala hal yang timbul akibat kelalaian dalam mengikuti perkembangan informasi tersebut menjadi tanggung jawab peserta;

5.Memperhatikan Status Tanggap Darurat Bencana Nasional non Alam Pandemi Covid-19, dengan ini disampaikan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) DITUNDA sampai ada kebijakan lebih lanjut dan akan diinfokan kemudian

Selengkapnya download / unduh pengumuman berikut :

Pengumuman & Lampiran Hasil SKD CPNS 2019 : Unduh

PEMANGGILAN CALON PESERTA DIKLAT BENDAHARA TAHUN 2019

Dalam rangka pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Jabatan Bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Kutai Kartanegara bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Prov. Kalimantan Timur, akan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Bendahara (Diklat Bendahara) pada tanggal 21 sampai dengan 26 Oktober 2019, bertempat di Kampus BPSDM Prov. Kalimantan Timur Jalan H.A.M. Rifaddin, Kec. Loa Janan Ilir, Samarinda Seberang;
  2. Persyaratan Calon Peserta Diklat :
    1. Mengisi Formulir Kesediaan Peserta Diklat (formulir terlampir);
    2. Asli dan Foto Copy Surat Surat Tugas Kepala Perangkat Daerah;
    3. Foto Copy SK Pangkat Terakhir sebanyak 2 (dua) lembar;
    4. Foto Copy SK Jabatan sebanyak 2 (dua) lembar;
    5. Pas Photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar, pakaian Putih berdasi dengan latar belakang merah.
  3. Check In Asrama bagi calon peserta Diklat Bendahara dilakukan pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 jam 15.00 s/d 17.00 Wita di Kampus BPSDM Prov. Kalimantan Timur dengan membawa kelengkapan Baju Putih lengan panjang, Celana/Rok warna gelap, Dasi, dan Baju Batik;
  4. Untuk keperluan pembelajaran, peserta sarankan membawa notebook (laptop);
  5. Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada Perangkat Daerah masing-masing Peserta Diklat.