TENGGARONG – Dalam rangka mendukung percepatan pelayanan pembayaran gaji ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serta untuk peningkatan kapasitas ASN khususnya Bendahara dan Staf Pengelola Gaji Perangkat Daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar Sosialisasi Aplikasi SIM Gaji berbasis Web yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 22 s/d 23 Juni 2024 bertempat di Ruang Computer Assisted Test (C.A.T) BKPSDM Kukar. dan diikuti oleh 118 peserta yang terdiri dari Bendahara dan Staf Pengelola Gaji Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menghadirkan Narasumber dari PT. TASPEN Cabang Samarinda, Renato Rashidi Siahaan dan Nadia Noviyanti Hermawan.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala BKPSDM Kukar yang disampaikan oleh Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN BKPSDM Kukar, Ronny Fatinasahrani. dalam sambutannya beliau menyampaikan “Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, pemerintah daerah harus dapat menyesuaikan agar tidak ketinggalan. dengan adanya inovasi terbaru dari PT.Taspen ini, semoga dapat membantu dan mempermudah pekerjaan kita, terutama dalam pengelolaan keuangan OPD”.
SIM Gaji adalah sistem aplikasi penggajian yang dibangun oleh PT.Taspen (Persero) yang berfungsi untuk pengelolaan data gaji PNS daerah pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui teknologi informasi yang dapat diakses dan terintegrasi dengan unit kerja lainnya serta dapat menyajikan data secara akurat, tepat, dan up to date (Taspen, 2016). Adapun keunggulan aplikasiSIM Gaji Taspen ini, antara lain:
(1) memiliki tingkat akurasi yang tinggi, dengan proses pembuatan SPM gaji lebih cepat, sehingga tercapainya keakurasian data dalam pembuatan SPM dan SP2D belanja gaji daerah.
(2) mengurangi pekerjaanklerikal,
(3) mengubah cara kerja manual menjadi elektronik atau dengan sistem akan terhindar dari kekeliruan user dalam proses entry data baik dalam hal pembayaran gaji maupun terkait iuran dana pensiun yang dikelola oleh Taspen, sehingga meminimalisir kesalahan atau perbedaan data, oleh karena itu data dapat dipertanggung jawabkan, sehingga mengurangi risiko salah ketik dan salah hitung,
(4) mudah diimplementasikan dan maintancenya gratis tanpa biaya, dengan harapan akan dapat memudahkan pekerjaan pemerintah dalam pengelolaan data, sekaligus menjaga keakurasian data yang berkaitan dengan pegawai negeri daerah (Siska, 2017).
