BKPSDM melaksanakan Bimtek Mandiri tentang Penyusunan SKP Bagi PNS/ASN di Lingkungan Pemkab. Kutai Kartanegara

BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara

Penilaian prestasi kerja merupakan alat kendali agar setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok (tupoksi) oleh setiap PNS selaras dengan tujuan yang telah diterapkan dalam Restra dan Renja organisasi. SKP atau Sasaran Kerja Pegawai yang merupakan salah satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 dan Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013.

SKP wajib disusun oleh seluruh PNS/ASN baik Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan pejabat Struktural (Eselon II – Eselon IV) sesuai dengan rencana kerja instansi/organisasi yang kemudian dinilai oleh atasan/pimpinan langsung penyusun SKP.

Untuk Jabatan Pelaksana penyusunan SKP disesuaikan dengan nama jabatan yang bersangkutan dan uraian kegiatannya yang akan dilakukan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada SKP atasan langsungnya. Sedangkan bagi JFT penyusunan SKP mengacu pada lampiran kegiatan yang ada pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB yang mengatur tentang jabatan tersebut dan Angka Kreditnya (AK) sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara Ibu Dra. Jane A.R Nazaruddin, MT ketika membuka acara Bimbingan Teknis  Penyusunan SKP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlansung selama (4) empat hari dari tanggal 21,22 sampai dengan 27,28 November di Ruang C.A.T BKPSDM

Lebih lanjut beliau menjelaskan, dalam sistim penilaian prestasi kerja, setiap PNS harus menyusun SKP selaku rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan, sesuai dengan rincian tugas, tangung jawab dan juga wewenangnya yang dengan cara umum telah ditetapkan dalam struktur dan juga tata kerja organisasi, oleh sebab itu dalam pelatihan ini nantinya peserta akan diberikan materi rumus penilaian capaian SKP, selain itu para peserta juga mendapatkan panduan praktik langsung belajar membuat SKP sehingga nantinya para peserta diharapkan mampu menjalankan dan berperan sebagai narasumber di masing-masing instansi, agar lebih memudahkan sosialisasi peraturan baru ini dalam rangka menyusun sasarana kerja PNS dengan benar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu Kasubbid Diklat Teknis Fungsional Joko Widiarto, S.Sos dalam laporannya mengatakan Bimtek ini diikuti sebanyak 38 orang peserta yang membidangi kepegawaian di setiap Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menghadirkan narasumber pejabat yang berwenang dalam masalah ini yaitu Kasubbid Kepangkatan Joko Sabtohadi, SE.,MM. dan JFT Analis Kepegawaian dari BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara.

 

Foto Dokumentasi Bimtek Mandiri Penyusunan SKP bagi PNS

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *