BKD TERIMA KUNJUNGAN TIM TP2D KOTA SAMARINDA

Kutai Kartanegara – Kepala BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara Drs. Jane Andriana R.Z, MT didampingi Sekretaris dan Kabid/Kasubid hari ini, Selasa (10/4) menerima kunjungan kerja (study banding) dari Tim TP2D ( Tim Penanganan Pelanggaran Disiplin ) Kota Samarinda.

Adapun, kunjungan tim TP2D Kota Samarinda yang ditugaskan kepada Kepala Inspektorat Kota Samarinda Drs.H.M.Yamin.,M.Si, Kabid Pengendalian BKPPD Rachmani, SH .,M.Hum , dan Kasubbag Umum BPKAD Onny Octavian, SE kali ini merupakan kunjungan Road Show ke beberapa kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur seperti Kabupaten Kutai Kartanegara, terkait dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil .

Kunjungan dalam rangka bertukar informasi ini membahas tentang bagaimana cara cara menangani kasus – kasus ASN yang terjerat kasus Hukum yang terkait kasus kasus pidana pidana dan TIPIKOR.

Dalam Kesempatan tesebut, Drs. Jane Andriana R.Z, MT menjelaskan bahwa saat ini memang terdapat Kasus pelanggaran pidana dan tipikor yang dilakukan oleh ASN Kabupaten Kutai Kartanegara namun belum dilakukan tindakan Penjatuhan Disiplin terhadap ASN tersebut dikarenakan belum ada keputusan incracht / proses penahanan namun jika sudah ada dasar keputusan maka kami akan melaksanakan diperlakukan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

Sementara Kabid Pengendalian BKPPD Rachmani,SH .,M.H berbagi informasi tentang Langkah – langkah yang biasanya dilakukan Tim TP2D Kota Samarinda dalam menangani ASN yang terkena kasus pidana/ TIPIKOR seperti melihat hasil keputusan apakah termasuk pidsus atau pidum , melihat indikasi kasus tsb berencana atau tidak , Membaca amar putusan, Membaca putusan secara utuh, dan terakhir bersurat kepada pengadilan bagaimana terjadinya suatu keputusan itu sebelum dibahas oleh tim TP2D Kota Samarinda dan mengambil suatu keputusan.

Kedepannya Tim TP2D Kota Samarinda dan BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen untuk terus bekerja sama dan tetap bertukar informasi mengenai kasus – kasus pelanggaran disiplin ASN demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. (vk)